Pasangan Matius Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih setelah rapat
Tag: dpr
RUU Polri dan Pemilu Masuk Prioritas Prolegnas 2026
Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah telah menyepakati 67 rancangan undang-undang (RUU) untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
MK Tolak Uji Formil UU BUMN: Pendapat Empat Hakim
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Semua yang Perlu Anda Tahu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Pengaturan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan
Dokumen Capres yang Tidak Dikecualikan: Pandangan Publik
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, menyoroti Keputusan KPU yang menyatakan 16 dokumen capres-cawapres akan dirahasiakan dalam pemilu mendatang. Rifqi menegaskan bahwa
Istana Bantah Prabowo Kirim Surat Presiden Kapolri ke DPR
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat presiden (Supres) pergantian Kapolri ke DPR RI. “Berkenaan
Cecar Calon Hakim Agung Alimin Soal Vonis Mati Ferdy Sambo
Sebuah pertemuan serius terjadi antara Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, dan salah satu dari 13 calon hakim agung yang sedang
Rahayu Saraswati: Alasan Mundur DPR dan Langkah Berikutnya
Keponakan dari Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra melalui akun Instagram
RUU Perampasan Aset: Usul Inisiatif DPR Menurut Menko Yusril
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan RUU Perampasan Aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Sebelumnya, RUU
Pajak Gaji dan Tunjangan DPR: Tanggung Pemerintah atau Karyawan?
Anggota DPR tidak dikenakan pajak penghasilan (Pph) sebesar 15 persen untuk gaji dan tunjangan jabatannya setiap bulan karena ditanggung oleh pemerintah, seperti