Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah telah menyepakati 67 rancangan undang-undang (RUU) untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
Tag: komisi ii dpr
Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Semua yang Perlu Anda Tahu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Pengaturan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan
Dokumen Capres yang Tidak Dikecualikan: Pandangan Publik
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, menyoroti Keputusan KPU yang menyatakan 16 dokumen capres-cawapres akan dirahasiakan dalam pemilu mendatang. Rifqi menegaskan bahwa
Golkar Dukung Usul Cak Imin Pilkada Lewat DPRD: Langkah Politik Terbaru
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan mendukung usul Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar pemilihan kepala
DPR Gelar Paripurna: Nasib Surat Pemakzulan Gibran?
Surat usulan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mengajukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming masih dalam proses penanganan setelah hampir
Alasan Dedi Mulyadi Memilih Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan mengapa ia memutuskan untuk mengirimkan siswa nakal ke barak militer. Salah satu alasan utamanya adalah karena
Wakil Ketua DPRD Jabar Tanggapi Rencana Cirebon Menjadi Daerah Istimewa
Wakil Ketua DRPD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono membuka suara terkait wacana Cirebon diusulkan untuk menjadi Daerah Istimewa. Menurutnya, wilayah Cirebon sudah
Optimalkan Penempatan ASN di Daerah Tertinggal dan Terluar
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Romy Soekarno, mengajukan permintaan agar pengangkatan CASN tetap memperhatikan kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah yang
Tips Mengatasi Stres Setelah Kepalang Resign dan Menghadapi Ancaman Pengangguran
Anton (29) terkejut saat Kabar Pengangkatan CPNS ditunda hingga Oktober 2025. Sebagai CPNS 2024 yang lolos seleksi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,
CASN: Strategi Terbaik untuk Pengangkatan Serentak
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil