Eks Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengajukan gugatan terkait perintangan penyidikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke Mahkamah Konstitusi
Tag: kuhap
Riza Chalid Mangkir: Pengertian, Dampak, dan Solusi
Kejaksaan Agung (Kejagung) melaporkan bahwa tersangka kasus korupsi minyak mentah Muhammad Riza Chalid (MRC) kembali tidak hadir saat dipanggil sebagai tersangka. Anang
Kejanggalan Vonis Tom Lembong: Analisis oleh Penasihat Hukum
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, yang merupakan terdakwa dalam kasus korupsi impor gula, telah memutuskan untuk mengajukan banding
Pemerintah Tanggapi Keluhan KPK Terhadap RUU KUHAP
Pemerintah merespons keberatan KPK terkait Revisi RKUHAP yang diduga dapat mereduksi kerja pemberantasan korupsi. Menurut Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, aturan yang
Sekjen DPR Buka Suara Tentang Akses Sulit DIM-Draf RKUHAP di Website
Situs resmi DPR RI sering mengalami server down, yang menyebabkan kesulitan bagi publik untuk mengakses dokumen terkait legislatif, termasuk naskah RKUHAP. Sekretaris
Jurist Tan Stafsus Nadiem: Buron Kasus Laptop Rp9,9 Triliun
Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menetapkan Staf Khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, yaitu Jurist Tan, sebagai tersangka dalam
Fraksi PKS Usul Aturan Penyadapan Diluar KUHAP
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengusulkan agar ketentuan tentang penyadapan tidak dimasukkan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Analisis Ahli Hukum: RUU KUHAP dan KUHP Perlu Sinkronisasi
Revisi Kitab Umum Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dalam proses di Komisi III DPR RI telah menuai kritik karena dinilai
Usul Advokat Agar RKUHAP Sertakan Miranda Rule di AS
Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) mengusulkan agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempertimbangkan penggunaan Miranda Rule sebagai hak terdakwa atau
Pemerintah Rencanakan Revisi KUHAP: Penyusunan DIM RUU
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara