Menanggapi langkah TNI yang sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Tag: mk
Duka di Maluku: Cekcok Pesta Joget Berujung Tragis
Kasus tragis terjadi di Maluku, di mana dua warga dilaporkan tewas ditikam setelah acara pesta joget di Dusun Telaga, Desa Piru, Kecamatan
Peta Suara Fraksi DPR Mengenai Usul Pilkada Melalui DPRD
Pada rapat yang dihadiri oleh tujuh dari delapan perwakilan fraksi di DPR, telah diungkapkan respons terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada)
Golkar Dukung Usul Cak Imin Pilkada Lewat DPRD: Langkah Politik Terbaru
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan mendukung usul Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar pemilihan kepala
Pendidikan Dasar Gratis: Implementasi Amanat Konstitusi
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan bahwa pendidikan dasar tanpa pungutan merupakan tanggung jawab serta kewajiban negara, bukan sebagai beban. Pernyataan
Mundur ke 2031: Implikasi Buntut Putusan MK pada Pilkada Selanjutnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pemilu, baik pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan legislatif (pileg) untuk DPRD di tingkat daerah, harus
Penjualan Pecel Lele di Trotoar: Potensi Kasus Tipikor
Chandra Hamzah, mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2009, mengkritik Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
Fraksi PKS Usul Aturan Penyadapan Diluar KUHAP
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengusulkan agar ketentuan tentang penyadapan tidak dimasukkan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Walhi Gugat UU Ciptaker ke MK: Langkah Terbaru dalam Perlindungan Lingkungan
Fungsi Walhi rencananya akan mengajukan permohonan uji materi atau judicial review terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Diskualifikasi Paslon Pilkada Barito Utara: Langkah Tepat untuk Menjaga Kedaulatan Demokrasi
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mendiskualifikasi dua pasang calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara