Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang membahas rencana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai
Tag: pulau
Kunci Agar RI Jadi Negara Maju di 2045 – Rakernas NasDem SEO Terbaik
Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi besar-besaran di sektor ekonomi dan pendidikan jika ingin mencapai status negara
Rahasia di Balik Bangkai Kapal KM Barcelona yang Tidak Bisa Ditemukan
Bangkai Kapal Motor Penumpang (KMP) Barcelona V yang terbakar belum dapat diakses pada Minggu malam menurut pernyataan Basarnas. Kapal ini terbakar di
Penambangan Pasir di Pulau Citlim: KKP Menerapkan Segel
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PSDKP telah menghentikan aktivitas tambang pasir di Pulau Citlim, Desa Buluh Patah, Kecamatan Sugie Besar,
DKI Jakarta Gratiskan Kapal Wisata ke Kepulauan Seribu hingga 10 Juli
Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah meluncurkan program kapal wisata gratis yang akan membawa warga Jakarta ke pulau-pulau cagar budaya di Kabupaten Kepulauan
Pencarian ABK KLM Asia Mulia Tenggelam: Usai 10 Hari Hilang
Tim SAR gabungan telah menghentikan pencarian tiga anak buah kapal (ABK) KLM Asia Mulia yang tenggelam di Perairan Bantaeng, Sulawesi Selatan setelah
Dijual Online: Pulau Panjang Sumbawa – Ulasan Bupati
Pulau Panjang di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dijual melalui situs online luar negeri. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan
Tips Penting untuk Pemerintah dalam Keputusan Aceh
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti polemik empat pulau yang menjadi milik Provinsi Aceh sebagai pembelajaran bagi pemerintah pusat. JK menekankan
Gubernur Aceh Siap Bahas Polemik 4 Pulau dengan Pemerintah Pusat
Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri terkait polemik empat pulau. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung
Perjanjian Helsinki dan Implikasinya terhadap Pulau Sengketa
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa perjanjian Helsinki tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan kepemilikan