Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat presiden (Supres) pergantian Kapolri ke DPR RI. “Berkenaan
Tag: sufmi dasco ahmad
Pajak Gaji dan Tunjangan DPR: Tanggung Pemerintah atau Karyawan?
Anggota DPR tidak dikenakan pajak penghasilan (Pph) sebesar 15 persen untuk gaji dan tunjangan jabatannya setiap bulan karena ditanggung oleh pemerintah, seperti
Penyusunan Baru Pimpinan Komisi III DPR Setelah Sahroni Diganti
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, telah resmi melantik Rusdi Masse Mappasessu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR menggantikan Ahmad Sahroni yang
DPR Rapat Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat: Analisis Terkini
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengadakan rapat bersama para pimpinan fraksi-fraksi untuk mendiskusikan tuntutan 17+8 yang dikemukakan oleh masyarakat selama
Mahasiswa Desak Dasco Telepon Kapolri Untuk Bebaskan Pedemo
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta pembebasan para pedemo yang ditahan selama gelombang aksi
Pentingnya mengetahui Penjelasan Dasco tentang Tunjangan Rumah Anggota DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan terkait polemik besaran tunjangan rumah anggota DPR yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, terdapat kesalahpahaman
Dasco Soal Wamenaker Kena OTT KPK: Presiden Tidak Pandang Bulu
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapannya mengenai penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, dalam kasus dugaan
Peta Suara Fraksi DPR Mengenai Usul Pilkada Melalui DPRD
Pada rapat yang dihadiri oleh tujuh dari delapan perwakilan fraksi di DPR, telah diungkapkan respons terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada)
Kejagung Dan Abolisi Tom Lembong: Apa Yang Perlu Anda Ketahui?
Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan tanggapan terkait dengan wacana abolisi yang diajukan kepada terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Tom
DPR Akan Bahas RUU Pemilu: Kenapa Tidak Buru-buru?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk tidak membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu pada masa sidang terakhir. Hal ini merupakan keputusan yang diambil