Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengadakan rapat bersama para pimpinan fraksi-fraksi untuk mendiskusikan tuntutan 17+8 yang dikemukakan oleh masyarakat selama aksi unjuk rasa pada 25-31 Agustus. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa dalam rapat tersebut juga akan dilakukan evaluasi dan pembahasan bersama delapan fraksi di DPR. Dalam audiensi dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di kompleks parlemen, Dasco menyatakan bahwa tuntutan koalisi sipil yang tercantum dalam petisi 17+8 sebagian telah disampaikan oleh mahasiswa dan akan segera ditindaklanjuti. Menanggapi hal tersebut, Dasco menegaskan bahwa DPR tidak baru pertama kali menerima aspirasi masyarakat, karena selama ini banyak aspirasi yang diterima oleh alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Koalisi sipil telah merumuskan 17 tuntutan yang harus dipenuhi dalam waktu seminggu dan 8 tuntutan tambahan yang harus dituntaskan dalam setahun ke depan. Sejumlah tuntutan tersebut termasuk penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi untuk kasus-kasus kematian, pembekuan kenaikan tunjangan anggota DPR, publikasi transparansi anggaran, serta tindakan lainnya terkait reformasi dan empati kepada rakyat. Adapun 8 tuntutan tambahan jangka panjang mencakup reformasi besar-besaran di DPR, reformasi partai politik, reformasi sektor perpajakan, dan berbagai langkah reformasi lainnya. Semua tuntutan ini diharapkan dapat direspons dan ditindaklanjuti dengan serius demi terwujudnya transparansi, reformasi, dan empati yang diinginkan oleh masyarakat.
