Warganet Menolak RUU DKJ yang Menunjuk Gubernur DKI oleh Presiden
Delapan dari sembilan fraksi di DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi RUU inisiatif DPR, sementara Fraksi PKS DPR menolak. RUU ini menuai polemik karena salah satu isinya adalah penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI secara langsung oleh Presiden dengan pertimbangan DPRD.
Di media sosial, warganet secara massal menolak RUU tersebut karena dianggap mengancam hak pilih warga Jakarta dan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Banyak komentar dari warganet yang mengecam RUU DKJ, seperti @kang_Soer yang menyebut RUU DKJ sebagai pengkhianatan terhadap reformasi, @sersanqomar yang berjanji untuk memilih partai yang menolak RUU DKJ, @AchilDawn yang menolak keras draf RUU DKJ, dan @adhepur yang menolak RUU Daerah Khusus Jakarta karena dianggap bertentangan dengan akal sehat dan demokrasi.
Sejarawan JJ Rizal, aktivis Dhandy Laksono, dan pegiat media sosial Said Didu juga menyatakan pendapat serupa, dengan @JJRizal bahkan menyebutkan kemungkinan untuk meminta kemerdekaan bagi orang Betawi. Mereka menilai RUU DKJ telah menghina hak demokrasi warga Jakarta.
Dengan demikian, penolakan terhadap RUU DKJ yang mencakup penunjukan Gubernur DKI oleh Presiden terus menguat di kalangan warganet dan berbagai tokoh masyarakat.
