Polda Metro Jaya Mengadakan Latihan Kesiapan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

by -81 Views

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto memimpin apel gelar pasukan pengecekan petugas bawah operasi kendali (BKO) pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Foto: MPI/Irfan Maruf

Pengecekan personel dilakukan sebagai langkah awal mempersiapkan pengamanan pemungutan suara dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024.

Suyudi mengatakan, pengecekan personel dilakukan karena tidak semua personel yang bertugas mempunyai pengalaman dalam mengamankan pemilu. Sehingga diperlukan cek secara detail keperluan dan kebutuhan baik pakaian maupun logistik saat bertindak.

Tidak hanya bagi personel baru, dia juga mengingatkan kepada personel yang lebih senior dan berpengalaman dalam pengamanan pemilu. Dia meminta personel tidak meremehkan, tidak terlena, dan tetap menjalankan tugas sesuai pembagian tugas yang sudah diberikan.

“Sehingga kehadiran kita di setiap lokasi terlihat oleh masyarakat dan dapat mengamankan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai dalam situasi aman dan kondusif,” ujar Suyudi menyampaikan sambutan di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Dia juga meminta personel mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum, saat berlangsung, hingga setelah penghitungan suara.

“Segeralah laporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan jika terjadi peningkatan eskalasi di lapangan dan jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan atau excessive power,” katanya.

Dia menegaskan pengamanan juga dilakukan dengan TNI, pemangku kepentingan terkait, serta elemen masyarakat. Ini sangat diperlukan saat pelaksanaan pengamanan di lapangan untuk meredam naiknya suhu politik di lokasi TPS.

“Analisiskan dan lakukan pemetaan TPS tempat kita bertugas. Pahami kerawanan dan potensi gangguan di setiap lokasi TPS. Koordinasi selalu dengan petugas di TPS jangan lakukan langkah-langkah yang kontraproduktif yang dapat menyudutkan institusi,” ujarnya.

Dia juga berpesan agar para personel tetap menjaga netralitas dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan karena keberpihakan ke salah satu paslon atau partai politik.
(jon)