Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan arah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah di hadapan para elite Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dalam silaturahmi di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2), Prabowo disebut ingin memastikan belanja negara benar-benar diarahkan ke program yang paling mendesak, bukan sekadar habis terserap di atas kertas.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, pesan yang ia tangkap dari penjelasan Prabowo adalah perlunya bersikap realistis dalam situasi fiskal yang ketat. “Tadi dijelaskan juga jadi prinsipnya kita susah-susah dahulu senang-senang kemudian,” kata Benny usai acara, Jumat (14/2).
Kalibrasi ulang prioritas belanja
Menurut Benny, efisiensi yang dimaksud Prabowo bukan semata pemangkasan, melainkan juga upaya menata ulang prioritas pemerintah. Ia menyebut ada kebutuhan untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap program-program yang layak didahulukan.
“Itu untuk penghematan, refocusing lah ya, mana yang prioritas mana yang tidak,” ujar Benny. Dengan kata lain, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak yang lebih jelas, terutama di tengah tuntutan untuk menjaga disiplin fiskal.
Demokrat masih menunggu arah 2029
Di luar soal anggaran, Benny juga menyinggung dinamika politik di internal koalisi. Ia mengatakan Partai Demokrat belum mengambil sikap atas dorongan Partai Gerindra agar Prabowo kembali maju pada Pilpres 2029. Menurut dia, partainya masih mencermati perkembangan yang ada.
Pernyataan itu muncul di tengah menghangatnya konsolidasi KIM setelah Prabowo kembali menjadi Ketua Umum Gerindra melalui Kongres Luar Biasa. Silaturahmi di Hambalang juga memperlihatkan kompaknya barisan partai-partai pendukung pemerintah, dengan kehadiran sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PKB Cak Imin, Sekjen Golkar Sarmuji, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Gelora Anis Matta.
Efisiensi Rp306,69 triliun
Kebijakan efisiensi anggaran sendiri telah menyentuh hampir seluruh kementerian dan lembaga di pemerintahan Prabowo. Langkah itu dijalankan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari, dengan target penghematan APBN sebesar Rp306,69 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian merinci 16 pos belanja yang wajib ditekan dengan total efisiensi Rp256,1 triliun. Dengan angka sebesar itu, arah kebijakan pemerintah menjadi semakin jelas: belanja negara dipersempit, tetapi ruang untuk program yang dianggap prioritas justru diperkuat.
