Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sedang mempelajari usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai vasektomi bagi suami sebagai syarat untuk keluarga mereka menerima program bantuan sosial dan beasiswa. Gus Ipul menanggapi ide tersebut secara positif namun mengungkapkan bahwa memerlukan waktu untuk mempelajarinya lebih lanjut sebelum dieksekusi. Proses penyaluran bantuan sosial harus melewati prosedur yang ditetapkan oleh Kemensos, termasuk data yang digunakan masih berdasarkan data lama.
Selain melalui program KB, BPJS Kesehatan juga dianggap sebagai salah satu pintu untuk mendistribusikan bantuan pemerintah guna menciptakan pemerataan sosial. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa Kemensos terbuka untuk membahas usulan dari Dedi Mulyadi meskipun belum membahas secara langsung mengenai usulan ini. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti UU tentang Kesos, UU tentang penanganan fakir miskin, dan peraturan terkait program bantuan lainnya.
Pemberian bantuan sosial dari pemerintah daerah juga tergantung pada aturan dan kebijakan masing-masing daerah, sementara pemberian bantuan dari pemerintah pusat melalui Kemensos memiliki syarat yang sudah ditetapkan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dedi Mulyadi telah mengusulkan vasektomi sebagai syarat agar keluarga penerima manfaat program bantuan dari pemerintah provinsi dapat merata. Vasektomi diterapkan sebagai kontrasepsi permanen pada pria untuk mendukung program KB dan menghasilkan pemberian bantuan yang lebih merata serta tidak terfokus pada satu pihak saja.
