Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei nasional terbarunya yang memotret tingkat popularitas partai politik di Indonesia, serta kinerja menteri yang dinilai baik di Kabinet Merah Putih. Survei yang bertajuk Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah tersebut melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) sebesar 2,90 persen dengan tingkat akurasi data mencapai 95 persen. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat yang memastikan representativitas data. Dalam surveinya, IPO menyebut partai politik Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersaing ketat untuk berebut posisi 5 partai terpopuler.
Secara angka, Survei IPO menjabarkan popularitas tertinggi dipegang oleh PDI Perjuangan 94%, Partai Gerindra 92%, Partai Golkar 92%, Partai Kebangkitan Bangsa 77,8%, Partai Amanat Nasional 71,5%, dan Partai Keadilan Sejahtera 70,2%. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menyampaikan, masuknya PAN dalam jajaran partai terpopuler tidak terlepas manuver politik yang dilakukan oleh partai tersebut. Apalagi PAN tergolong menjadi partai yang cukup dekat dengan Presiden Prabowo. Kemudian, kader PAN yang sudah memiliki nama dan masuk parlemen, kata Dedi, juga menjadi penyokong popularitas partai yang terus mengalami peningkatan.
Survei tersebut juga memotret kecenderungan responden kalau hari ini dilakukan pemilihan anggota DPR berdasarkan partai politik. Untuk posisi pertama ditempati oleh Partai Gerindra 34,7%, PDI Perjuangan 12,5%, Partai Golkar 10%, Partai Kebangkitan Bangsa 6,2%, Partai Amanat Nasional 5%, dan Partai Demokrat 4,9%. Dedi menilai pilihan pada Gerindra mengalami pergeseran signifikan, di mana tren Prabowo sebagai Presiden bisa saja mempengaruhi pilihan tersebut. Sebaliknya, PDIP dengan kondisi politik saat ini, termasuk skandal korupsi yang diketahui publik, utamanya yang menyeret nama Hasto, bisa menjadi pemicu turunnya elektabilitas PDIP.
