Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan peningkatan alokasi dana operasional desa menjadi lima persen dari sebelumnya tiga persen. Permintaan ini disampaikan kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Menurut Apdesi, kenaikan tersebut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.
Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya, menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan hasil Rakernas Apdesi yang diselenggarakan pada pagi hari itu. Dalam pertemuan tersebut, lebih dari 30 pengurus DPP Apdesi ikut mendampingi Surta. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Apdesi, Asri Anas, juga menyampaikan permintaan dukungan Gibran dalam upaya melepaskan 22 ribu desa di kawasan hutan dari status tersebut.
Anas menjelaskan bahwa masalah tersebut merupakan salah satu dari sepuluh persoalan terkait pemerintahan desa yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintah pusat. Gibran sendiri menyambut semua masukan tersebut dengan baik dan menekankan pentingnya pembangunan desa sebagai landasan utama pembangunan nasional. Dengan demikian, upaya Apdesi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa di seluruh Indonesia.
