Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf memberikan tanggapan terkait rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR. Irfan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan keputusan tersebut, baik sebagai badan maupun sebagai kementerian. Menurutnya, bentuk kementerian akan memberikan keleluasaan yang lebih dalam menjalankan tugasnya.
Meskipun BP Haji tidak turut serta dalam rapat Panitia Kerja (Panja) bersama DPR RI, mereka tetap memberikan masukan melalui tim teknis haji pemerintah. Irfan mengungkapkan rasa syukurnya jika nantinya BP Haji disahkan sebagai kementerian, namun juga menyadari bahwa itu akan menjadi tanggung jawab besar yang harus dipenuhi dengan pelayanan terbaik bagi jamaah haji.
BP Haji telah mempersiapkan diri sejak awal untuk kedua kemungkinan tersebut, baik sebagai badan maupun kementerian, dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Irfan menegaskan bahwa perubahan status kelembagaan tersebut akan membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam hal kebutuhan personel, Irfan menyebut bahwa tidak akan terjadi perubahan signifikan di tingkat pusat, namun penyesuaian personel akan dilakukan di daerah. Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian sesuai dengan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.ensusiasmeRI.
Pasal mengenai perubahan tersebut telah disepakati dalam rapat Panja RUU Haji yang digelar, sesuai dengan keinginan DPR RI. Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI, menyatakan bahwa perubahan tersebut merupakan usulan DPR dan pemerintah telah menyetujuinya.
