Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tarif MRT Jakarta dan LRT tidak akan mengalami kenaikan meskipun ada wacana mengenai efisiensi subsidi transportasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam acara Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025. Menurutnya, hasil kajian menunjukkan bahwa tarif yang berlaku saat ini masih sesuai dengan ‘willingness to pay’ dan ‘ability to pay’ yang ada.
Syafrin juga menjelaskan bahwa untuk MRT, hasil perhitungan tahun lalu menunjukkan keekonomian tarif sebesar Rp13.000, namun tarif yang sekarang hanya Rp7.000 dengan subsidi per pelanggan sekitar Rp6.000. Sementara itu, tarif Transjakarta terakhir kali ditetapkan pada 2005 sebesar Rp3.500 dan dinilai perlu untuk disesuaikan mengingat peningkatan inflasi dan upah minimum provinsi selama dua dekade terakhir.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiya juga memberikan informasi bahwa untuk rute Bundaran HI-Lebak Bulus, keekonomian sebenarnya mencapai Rp32.000, namun tarif yang dibayarkan penumpang hanya Rp14.000. Hal ini menunjukkan pentingnya subsidi pemerintah melalui skema public service obligation (PSO) untuk menjaga keberlangsungan operasional.
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji ulang skema subsidi transportasi umum sebagai langkah efisiensi anggaran, namun hal tersebut tidak langsung berarti kenaikan tarif. Meskipun pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah membuat proyeksi APBD DKI Jakarta 2025 turun signifikan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga aksesibilitas layanan publik tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.





