Pemerintah Aceh telah mengirimkan surat resmi kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, dua lembaga PBB, untuk meminta bantuan dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang menghantam sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Pasca kejadian tersebut, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia mengonfirmasi menerima surat tersebut dan siap terlibat aktif dalam respons darurat di provinsi terdampak. Selain itu, UNDP juga sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana di Sumatera. UNICEF juga sedang menelaah bidang dukungan yang diminta oleh pemerintah Aceh. Sejak bencana terjadi, bantuan dari berbagai negara telah tiba di Aceh, termasuk dari Malaysia dan China, untuk membantu penanganan bencana. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan kembali kesediaan menerima bantuan dari luar negeri guna membantu masyarakat Aceh yang terdampak bencana. Pemerintah Indonesia juga siap mendukung penanganan bencana dengan alokasi anggaran dari APBN. Presiden RI, Prabowo Subianto, mengapresiasi kesediaan negara lain yang ingin memberikan bantuan, namun juga menegaskan kesiapan Indonesia dalam menangani bencana tersebut. Mualem juga telah memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi banjir dan longsor di Aceh selama 14 hari untuk memastikan penanganan yang diperlukan.
Respon Bantuan Pasca Bencana Aceh: Lembaga PBB Terlibat
