Cara Satgas PRR Menjaga Penyaluran Bantuan Sumatra dengan Efisien

by

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra menegaskan bahwa penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) dan bantuan sosial lainnya bagi masyarakat terdampak akan terus dilakukan dengan prinsip yang tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan hingga 13 April 2026. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) seperti bantuan jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi terus disalurkan luas di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Di Aceh, bantuan telah mencapai berbagai kabupaten/kota dengan jumlah yang signifikan seperti Kabupaten Pidie Jaya Rp123,66 miliar, Aceh Timur Rp37,68 miliar, dan Aceh Tengah Rp27,14 miliar. Sementara daerah lain seperti Bener Meriah, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam juga menerima bantuan yang besar. Di Sumut, bantuan disalurkan ke wilayah seperti Tapanuli Selatan Rp14,61 miliar, Langkat Rp8,51 miliar, dan Humbang Hasundutan Rp3,62 miliar. Sedangkan di Sumbar, bantuan tercatat di Kota Padang Panjang Rp81,81 miliar, Padang Pariaman Rp9,18 miliar, dan Lima Puluh Kota Rp6,75 miliar.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan secara berkelanjutan dengan data yang telah tervalidasi. Penyaluran bantuan di Aceh Tamiang telah mencapai Rp205,18 miliar termasuk bantuan jadup, isi hunian, stimulan ekonomi, dan santunan bagi korban bencana. Bantuan yang disalurkan pada tahap kedua mencakup berbagai jenis bantuan dengan total Rp76,68 miliar.

Menurut Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, seluruh mekanisme penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis data dari pemerintah daerah, memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara ketat untuk menjamin keakuratan dan keabsahan data penerima bantuan. Tito juga mengungkapkan bahwa kecepatan penyaluran bantuan di tiap daerah bervariasi berdasarkan kecepatan pendataan dan pengajuan dari pemerintah daerah, namun hal ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Source link