Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan merespons lebih lanjut terkait pelaporan tim advokat eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim tentang majelis hakim yang menangani kasus dugaan korupsi Chromebook. Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Firman Akbar, menyatakan bahwa keputusan untuk mengabaikan pelaporan tim advokat tersebut didasari oleh alasan substansi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan. Langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas dan objektivitas peradilan.
Firman menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dan persidangan perkara Nadiem telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Jakpus telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Sebelumnya, tim pengacara Nadiem melaporkan lima hakim yang menyidangkan kasus tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik saat memimpin sidang.
Kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022, menunjukkan bahwa Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Kerugian negara akibat perbuatan Nadiem mencapai triliunan rupiah dan melibatkan beberapa terdakwa lainnya. Sejumlah bukti telah diungkapkan dalam proses persidangan, yang mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait.
Kendati demikian, pihak pengadilan tetap menjaga prinsip persidangan yang adil dan transparan, serta memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memberikan keterangan dan pembelaan secara proporsional. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan keputusan akan diambil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Semua pihak diharapkan dapat mematuhi ketentuan hukum dan menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung.
