Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mempertahankan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk menjaga produksi pangan dan ketahanan pangan daerah. Perlindungan itu dinilai penting karena lahan sawah yang telah beralih fungsi tidak mudah dikembalikan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama para gubernur se-Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9). Menurut dia, keberadaan lahan pertanian menjadi salah satu penopang produksi pangan Jawa Tengah sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
Jateng sumbang 15,6 persen gabah nasional
Jawa Tengah saat ini memiliki sekitar 1,5 juta hektare lahan pertanian. Pada 2025, produksi padi atau gabah kering giling (GKG) di provinsi tersebut hampir mencapai 11 juta ton. Jumlah itu menyumbang 15,6 persen produksi gabah kering nasional.
Untuk 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan produksi padi hingga akhir tahun sebesar 10,5 juta ton. Target itu menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mempertahankan lahan pertanian agar tidak terus tergerus oleh alih fungsi.
“Sawah hilang tidak mungkin akan kembali. Kita perlu mempertahankan luas lahan pertanian, agar jangan sampai beralih fungsi,” ujar Luthfi.
Ia mengatakan capaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Tengah telah melampaui target minimum 87 persen yang ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, sejumlah daerah perkotaan masih menghadapi kendala karena ketersediaan lahannya terbatas.
Karena itu, Luthfi mengusulkan pemberian insentif kepada kabupaten dan kota yang telah memenuhi target LP2B. “Kabupaten/kota yang sudah mencapai target juga harus segera diberikan insentif,” katanya.
Percepatan sertifikasi dan perizinan industri
Luthfi juga meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi LP2B. Kejelasan status lahan, menurut dia, diperlukan agar pemerintah dapat membedakan lahan yang masih bisa digunakan untuk investasi dan lahan yang tidak boleh dialihfungsikan.
Dalam forum tersebut, ia turut menyoroti perizinan berbasis risiko yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Luthfi berharap sebagian kewenangan itu didelegasikan kepada pemerintah provinsi untuk mempercepat proses perizinan, terutama bagi pengembangan kawasan industri.
“Kawasan industri itu salah satu andalan untuk menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Kalau perizinan di pusat, kami yang sudah menyiapkan 12 kawasan industri merasa kesulitan. Kalau bisa itu didelegasikan kepada kami,” ujarnya.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan mengapresiasi Jawa Tengah yang telah memenuhi target 87 persen LP2B pada Juli 2026. Ia mengatakan langkah berikutnya adalah menindaklanjuti dukungan investasi, termasuk menentukan lahan yang dapat digunakan untuk kebutuhan industri.
“Setelah LP2B dipertahankan 87% sebagai lahan sawah, maka tinggal menindaklanjuti lahan mana yang bisa dieksplorasi untuk mendukung investasi,” kata Ossy.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan agar penetapan LSD dan LP2B diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi setiap daerah. Ia mencontohkan Kota Surakarta yang disebut sudah tidak memiliki lahan pertanian, sehingga target tidak dapat dipaksakan secara seragam.
“Jadi kita melihat secara holistik, jangan dipaksakan, tapi siapkan mekanisme bagaimana bisa disubsidi oleh daerah lain. Target 87% itu harus dilihat kecukupan provinsi juga,” ujarnya.
RDP tersebut diikuti seluruh gubernur se-Indonesia, sementara para bupati dan wali kota mengikuti secara daring. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan turut hadir dalam pertemuan itu.





