Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah menerima masukan dari ilmuwan dan akademisi. Lembaga baru itu diharapkan memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove, termasuk upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan masukan tersebut disampaikan langsung kepada Prabowo oleh para ilmuwan dengan dukungan data mengenai kebutuhan Indonesia terhadap lembaga khusus yang menangani gambut dan mangrove.
“Beliau mendengar langsung minggu yang lalu usulan dari para ilmuwan, para akademisi dengan data yang cukup bahwa Indonesia membutuhkan satu badan untuk secara serius mengelola gambut dan manggrove,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9).
Workshop bersama 22 pakar
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Raja Juli akan menggelar workshop bersama 22 pakar yang sebelumnya diundang ke Istana. Forum tersebut akan membahas mandat BPGMN, standar operasional prosedur (SOP), serta struktur organisasi lembaga agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.
Pembahasan tidak hanya melibatkan para pakar yang telah memberikan masukan kepada Presiden. Ahli mangrove, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah juga akan dilibatkan. Hasil workshop itu akan digunakan sebagai bahan penyusunan draf Peraturan Presiden (Perpres) mengenai BPGMN.
Raja Juli sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan badan tersebut setelah pertemuan dengan 22 pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Ia mengatakan BPGMN akan diisi para pakar yang berfokus pada mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut.
Menurut dia, BPGMN berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang dibentuk pada 2016 dan dibubarkan pada akhir Desember 2024. Perbedaan itu, antara lain, terletak pada struktur kelembagaan dan anggaran. BRGM berada di bawah Kementerian Kehutanan, sedangkan BPGMN direncanakan berada langsung di bawah Presiden.
“Dan diisi oleh para ilmuwan dan para profesional dan dilengkapi dengan anggaran yang cukup,” ujar Raja Juli.
Belajar dari pengelolaan gambut di Riau
Dalam penyusunan kebijakan, praktik pengelolaan gambut oleh masyarakat di Riau akan dijadikan salah satu rujukan. Raja Juli menyebut Desa Tanjung Leban, Bengkalis, sebagai “laboratorium hidup” bagi badan yang akan dibentuk.
Di wilayah tersebut, salah satu praktik yang diterapkan adalah pengaturan tata air gambut atau water sharing melalui sekat kanal. Cara itu ditujukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa menyebabkan lahan gambut mengering.
Raja Juli menilai praktik di Tanjung Leban memperlihatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta. Pengalaman tersebut akan dipelajari untuk kemudian direplikasi, terutama di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla.
“Pelajarannya adalah semua harus bekerja sama, bergotong-royong, mulai dari pemerintah, peneliti, pengusaha juga, setiap privat sektor harus terlibat bersama,” kata dia.
