Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum berakhir membuat kemampuan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, semakin terbatas. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak menyebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah itu terancam mengalami defisit pada awal Oktober 2026.
“APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober, APBD kita sudah minus,” kata Arbert pada Rabu (30/9), seperti dikutip dari detikKalimantan.
Menurut Arbert, beban tersebut muncul setelah Pemko Palangka Raya menggunakan APBD untuk menopang penanganan karhutla sejak status tanggap darurat ditetapkan pada Juni 2026. Anggaran itu digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari dukungan pemadaman hingga operasional personel yang bertugas di lapangan.
Penanganan yang berlangsung selama berbulan-bulan membuat kebutuhan pembiayaan terus berjalan. Pada saat yang sama, kapasitas keuangan daerah memiliki batas. “Namun, panjangnya masa penanganan membuat kebutuhan anggaran terus berjalan. Sementara kemampuan keuangan daerah memiliki batas,” ujar Arbert.
Hak petugas belum dibayarkan
Tekanan terhadap APBD tidak hanya berdampak pada kegiatan operasional. Arbert mengatakan dana harian atau upah bagi personel yang terlibat dalam penanganan karhutla hingga kini belum dibayarkan.
Tunggakan tersebut menjadi perhatian Pemko Palangka Raya karena para petugas tetap menjalankan tugas di lapangan ketika penanganan karhutla belum sepenuhnya selesai. Pemerintah kota perlu menjaga agar operasi tetap berjalan, sekaligus memenuhi hak personel yang terlibat.
Arbert menjelaskan, Pemko Palangka Raya sebelumnya telah menyiapkan penguatan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung penanganan karhutla dan kebencanaan. Namun, kebutuhan yang berlarut-larut membuat tambahan dukungan anggaran serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menjadi penting.
“Persoalan tersebut menunjukkan bahwa karhutla yang berkepanjangan bukan hanya menguras tenaga petugas di lapangan, tetapi juga menekan kemampuan fiskal pemerintah daerah,” katanya.
Hotspot Kalteng turun 72,4 persen
Di tengah tekanan anggaran tersebut, jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Tengah tercatat menurun. Data terbaru Kementerian Kehutanan melalui Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) menunjukkan, jumlah hotspot turun dari 134 titik menjadi 37 titik dalam satu hari.
Penurunan itu mencapai 97 titik atau sekitar 72,4 persen. Pada Minggu (27/9), masih terdeteksi 134 hotspot high confidence di Kalteng. Sehari kemudian, jumlahnya berkurang menjadi 37 titik. Data tersebut disampaikan Kementerian Kehutanan dalam siaran pers pada Selasa.
Kalteng tetap termasuk provinsi prioritas pengendalian karhutla oleh pemerintah pusat, bersama Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Dari enam provinsi prioritas, total hotspot high confidence turun dari 204 menjadi 162 titik atau berkurang 42 titik atau sekitar 20,6 persen.
Namun, Sumatera Selatan mengalami kenaikan hotspot dari 29 menjadi 96 titik, sedangkan Jambi naik dari 5 menjadi 25 titik. Kalimantan Selatan turun dari 25 menjadi 4 titik, Kalimantan Barat dari 11 titik menjadi nihil, sementara Riau tetap nihil. Kementerian Kehutanan menyatakan operasi akan tetap diperkuat di wilayah yang mengalami peningkatan maupun masih memiliki aktivitas hotspot tinggi, termasuk Kalteng.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot bukan jumlah kejadian kebakaran, melainkan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Satu kebakaran dapat menghasilkan beberapa hotspot, sehingga setiap indikasi masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
