Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah kabar yang disebarkan oleh media Israel, Ynet, mengenai terlibatnya Indonesia dalam perundingan normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut Yusril, informasi tersebut tidak benar dan ia mengatakan bahwa pertemuan semacam itu tidak pernah terjadi. Meskipun Israel menyatakan dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD dengan syarat pembukaan hubungan diplomatik, pemerintah Indonesia menolak permintaan tersebut. Yusril menegaskan tidak ada pembahasan mengenai hal itu dalam sidang OECD di Paris pada Maret 2025 yang ia hadiri bersama Presiden Guatemala. Lebih lanjut, Yusril mengklarifikasi bahwa Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga penggunaan istilah ‘normalisasi’ oleh media Israel dianggap tidak tepat. Pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada pendapat atau dukungan dari Israel. Presiden Prabowo Subianto juga dijelaskan tetap mendukung kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi untuk konflik di Timur Tengah. Israel diharapkan mengakui kemerdekaan Palestina sebelum Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik. Media Israel, Ynet, melaporkan perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel untuk normalisasi hubungan, tetapi Yusril memastikan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam hal tersebut.
Yusril Buka Suara: Komentar Media Israel tentang Normalisasi RI
