Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengutuk kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota ormas dan penjaga keamanan perusahaan terhadap sejumlah wartawan di
Tag: aparat
Evaluasi Kenaikan PBB di 104 Daerah: Permintaan Tito
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi
Warga Pati Bangun Posko DPRD Kawal Pemakzulan Sudewo
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah untuk mengawal pelaksanaan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati
Korban Luka Meningkat Jadi 41, 2 Kritis: Pembaruan Terbaru
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BPBD Sulteng) mencatat bahwa korban luka akibat gempa magnitudo 5,8 yang terjadi di Kabupaten Poso
Provokator Ditangkap dalam Ricuh Suporter Laga Madura United Vs Persis Solo
Kejadian kericuhan yang melibatkan suporter dalam laga Super League antara Madura United FC dan Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan
Bali sebagai Target Utama Kartel Narkoba Amerika Latin
Provinsi Bali telah menjadi target favorit bagi pengedar narkoba, termasuk kartel narkotika Amerika Latin, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN mencatat bahwa
Sosiolog IKN Mengungkap Dampak Pendatang terhadap Maraknya PSK: Membahas Wacana Lokalisasi
Fenomena meningkatnya bisnis prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan telah menarik perhatian Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan
Kematian Diplomat Kemlu: Dorongan Fokus untuk Menyelidiki
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, telah meminta aparat untuk memfokuskan penyelidikan terhadap kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Arya Daru
BNNP Waspadai Sebaran Liquid Vape Sabu: Bahaya dan Efek Kuat
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) sedang mengawasi peredaran liquid vape yang diduga mengandung narkotika jenis sabu. Kepala BNNP Sumut,
Fraksi PKS Usul Aturan Penyadapan Diluar KUHAP
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengusulkan agar ketentuan tentang penyadapan tidak dimasukkan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara