Pemerintah, baik pihak Istana maupun Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menolak untuk memberikan banyak informasi terkait permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun
Tag: uu tni
Aksi Tolak UU TNI: Perlawanan Warga Surabaya
Aparat kepolisian menangkap sejumlah peserta aksi tolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian tersebut melibatkan puluhan orang
Jurnalis Alami Kekerasan: Intimidasi Aparat dalam Aksi Tolak UU TNI
Dua jurnalis menjadi korban intimidasi dan kekerasan aparat saat meliput aksi tolak UU TNI di sekitar Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Senin
Korban Kekerasan Aparat dalam Demo UU TNI: Fakta Terbaru
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung melaporkan bahwa sebanyak 25 orang mengalami luka-luka sebagai dampak dari kekerasan aparat dalam demonstrasi menolak UU TNI
Komisi I Desak Panglima TNI Tarik Ribuan Prajurit dari Jabatan Sipil
Anggota Komisi I Fraksi PDIP DPR RI, TB Hasanuddin, mengajukan permintaan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menandatangani surat perintah penarikan
Ikut Aksi Kamisan: Eks Deputi KSP Ajak Warga Tolak UU TNI
Mantan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menyatakan bahwa rakyat tidak perlu merasa takut untuk mengekspresikan penolakan terhadap hasil revisi
Pengesahan UU TNI: Gerbang Utama dan Belakang DPR Ditutup
Gedung DPR/MPR menutup akses pintu utama dan belakang setelah Rapat Paripurna ke-15 masa sidang II 2024-2025 yang menyetujui RUU TNI menjadi Undang-Undang
Manfaat Government Rate: Solusi Hemat untuk Perjalanan Anda
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar, menjelaskan mengenai pemilihan Hotel Fairmont sebagai lokasi rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI
Momen Koalisi Sipil Geruduk Rapat Revisi UU TNI
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan melakukan aksi protes dengan menggeruduk ruang rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI di Hotel Fairmont pada
PKB Sebut TNI Kurang Tegas Soal Prajurit Jabatan Sipil
Ketua Fraksi PKB di DPR, Jazilul Fawaid, menekankan pentingnya TNI untuk memiliki sikap tegas terhadap anggotanya yang menduduki jabatan sipil tanpa izin